ONEBET TECH - PT Toyota-Astra Motor (TAM) menjanjikan siap menjual mobil hybrid dengan harga terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Mobil hibrida Toyota 'termurah' saat ini disandang C-HR hybrid dengan mahar Rp523,35 juta on-the-road.
Direktur Pemasaran TAM Anton Jimmy mengatakan alasan Toyota Indonesia membanderol mahal mobil hybrid imbas belum terbitnya regulasi kendaraan listrik yang mengatur besaran insentif untuk mobil ramah lingkungan.Agen Domino 99 Terpercaya
"Tapi Pak JK sudah bilang, tahun ini akan keluarin (regulasi). Dengan itu sudah keluar ya sudah jelas jadinya harga jadi berapa, Rp500 juta ya bisa turun lagi," kata Anton di ICE BSD, Tangerang, Jumat (19/7).
Menurut Anton, selama ini pihaknya telah menyiapkan strategi guna menurunkan harga jual mobil hybrid dan listrik agar tidak memberatkan konsumen di Indonesia.
Langkah utama adalah fokus memproduksi lokasi setiap mobil ramah lingkungan yang dijual di dalam negeri, termasuk membangun industri komponen mobil hybrid dan listrik dalam satu ekosistem di Indonesia. Sebab dengan cara tersebut diyakini bisa menekan harga jual kendaraan hibrida dan listrik.
"Nanti kalau ada lokalisasi, (harga mobil hybrid Toyota) ya bisa turun lagi. Step-by-step," ucap Anton.
Anton menambahkan butuh waktu untuk membentuk pasar hibrida di Indonesia tidak semudah yang dibayangkan, tetapi butuh keseriusan dari setiap pelaku industri otomotif.
"Nah ini tidak bisa buru-buru. Pengalaman di Eropa ini mempopularkan hybrid empat tahun dari pertama kali kami seperti mulai sekarang," ucap dia.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan jika pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) terganjal harmonisasi pengaturan pajak.
Dalam pengaturan ini, rencananya impor kendaraan listrik masih dibebani bea masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Tapi pengenaan pajak yang dilakukan nanti akan diupayakan tidak terlalu membebani konsumen, tapi juga tidak menghilangkan pendapatan negara.
Untuk melakukan harmonisasi tersebut kementerian terkait, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan terus melakukan pembahasan.
"Kalau pajaknya dihilangkan nanti keuangannya bagaimana. Kalau pajaknya tinggi konsumennya tidak beli. Jadi disinkronkan itu," kata JK di Tangerang, Kamis (18/7).
Tidak ada komentar:
Write komentar