Jakarta - Global System for Mobile Communications Association (GSMA) menyebut pengembangan ekosistem 5G
di Indonesia cukup tertinggal dibanding negara tetangga. Lalu siapa
yang harus menjadi pendorong pengembangan ekosistem tersebut, pemerintah
atau industri?
Menurut Head of APAC GSMA, Julian Gorman,
pengembangan ekosistem 5G bukan tugas satu orang saja, tapi semua
pemangku kepentingan yang terkait.
"Penting untuk menyatukan semua pemangku kepentingan untuk bekerjasama.
Semuanya mulai dari pembuat kebijakan, bisnis dan pemain ekosistem
digital untuk bekerjasama," kata Gorman saat ditemui di The Westin,
Jakarta.
Gorman menekankan bahwa pemerintah memiliki peran paling besar dalam
memastikan adanya pondasi untuk pengembangan 5G. Operator telekomunikasi
pun harus memiliki modal investasi dan kesiapan teknologi, terutama
jika nanti spektrum untuk 5G sudah tersedia.
Untuk proses pengembangan ekosistem 5G di Indonesia, Gorman pun
mencontohkan apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dalam
mengembangkan ekosistem 5G.
Ia mengatakan pemerintah Negeri Jiran
meluncurkan satuan tugas khusus yang diisi oleh pemerintah, industri
dan anggota ekosistem digital lainnya untuk bekerjasama mengembangkan
5G.
"Sebagai contoh apa yang pernah Malaysia lakukan, mereka baru saja
meluncurkan lima area di Malaysia yang fokus kepada use cases 5G yang
berbeda-beda. Jadi pemerintah menyediakan insentif dan dukungan untuk
industri untuk meluncurkan use cases 5G yang spesifik," jelas Gorman.
"Itu
contoh yang kita sarankan kepada pemerintah Indonesia, untuk membentuk
satuan tugas untuk menyatukan semua pemangku kepentingan,"
Tidak ada komentar:
Write komentar